Terjadi setiap tahun. Menjelang, saat maupun setelah 30 September tiba. Ramai orang membincangkan film pemberontakan PKI atau G30S-PKI. Masih sering pula film tersebut digunakan sebagai media propaganda untuk mendegradasi sosok tertentu sambil mengagungkan sosok lain. Sastra dan non-sastra seputar sejarah September 1965 (dok.pribadi). Meski setelah orde baru runtuh dan terungkap fakta-fakta yang meluruskan sejarah G30S-PKI, pandangan sebagian masyarakat seolah tak beranjak dari narasi yang disodorkan dalam film itu. Pengetahuan publik tentang peristiwa PKI tahun 1965 terpaku seputar penculikan serta pembunuhan para jenderal, usaha mengganti Pancasila, dan kepahlawanan Soeharto sebagai penumpas PKI. Peristiwa G30S-PKI memang nyata sebagai salah satu tragedi terkelam dalam sejarah Indonesia. Namun, pengetahuan masyarakat seolah berhenti pada jalan cerita filmnya. Terbatasnya wawasan sebagian masyarakat Indonesia mengenai peristiwa 1965 disebabkan karena selama puluhan tahun film G30S
Membaca beberapa karya sastra dan mengingat lagi sejumlah novel sejarah yang pernah dibaca, membuat saya tidak terlalu terkejut dengan geger politik dan demokrasi di Indonesia hari ini. Memang dinamika politik melaju dengan cara dan kecepatan yang mengejutkan. Namun, mengikuti pola atau intrik penyalahgunaan kekuasaan dan penghancuran demokrasi, rasanya seperti sedang membaca ulang tulisan-tulisan para pujangga dan sastrawan. Presiden Jokowi berbusana Raja Keraton Surakarta (shutterstock.com via kompas.com) P ara pujangga sastra dan penulis sejarah telah sejak lama menaruh perhatian. Seolah sedang memperingatkan, karya-karya mereka mengungkap wawasan seputar pola dan perilaku kekuasaan. Para pujangga, penulis novel, maupun kritikus sejarah itu tidak membual. Meski karya mereka berupa fiksi sejarah, isinya bukan khayalan. Mereka berpikir dan menulis berdasarkan perenungan, pengamatan, pengalaman, serta penelitian. Itu sebabnya karya-karya mereka abadi. Buah pemikiran mereka kembali