Langsung ke konten utama

Setelah Presiden Jokowi Mengakui Kesalahan dalam Menangani Pandemi

Pandemi Covid-19 di Indonesia belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir. Meski sejumlah strategi dan kebijakan telah digulirkan, penyebaran dan penularan Covid-19 belum juga terkendali. Lonjakan penularan justru terus terjadi. Kini, angkanya telah melewati batas psikologis 200.000 kasus dengan kematian lebih dari 10.000 jiwa!

Mural Presiden Jokowi di sudut Kota Solo (dok. pri).

Dari beberapa faktor penyebab sulitnya Indonesia keluar dari cekaman pandemi selama 7 bulan ini, salah satu yang disorot ialah lemahnya kepemimpinan dari tingkat pusat sampai daerah. Bisa dikatakan Indonesia kekurangan pemimpin yang memiliki visi kebencanaan.

Itu terlihat dari kebijakan-kebijakan yang kurang tanggap, komunikasi yang buruk, serta koordinasi yang lemah. Pendek kata, selain gagap dan buta pandemi kita juga bermasalah dalam hal kekompakan.

Efeknya menjalar hingga ke akar rumput. Masyarakat yang melihat kekacauan di tingkat atas menjadi kehilangan kepercayaan. Di sisi lain sebagian masyarakat diam-diam meniru perilaku para pemimpin dan pejabat yang kurang bisa menjadi teladan.

Ambil contoh beberapa waktu lalu sejumlah menteri ketahuan berfoto bersama dalam jarak dekat tanpa menggunakan masker. Padahal belum lama Presiden Jokowi melalui akun media sosialnya kembali mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan menerapkan protokol kesehatan.

Beberapa hari ini kita juga disuguhi perilaku buruk beberapa bakal calon kepala daerah. Di sejumlah daerah para calon mengumpulkan pendukungnya dalam deklarasi dan arak-arakan pendaftaran ke KPUD. Belakangan diketahui sebanyak 46 bakal peserta pilkada itu terkonfirmasi positif terpapar Covid-19. Belum jadi pemimpin saja sudah menimbulkan bencana.

Itu hanya sekelumit contoh dan faktor kepemimpinan bukan satu-satunya penyebab pandemi sulit ditangani. Kesadaran masyarakat yang ironisnya semakin menurun juga berkontribusi. Kombinasi dua hal tersebut membuat pandemi semakin berlarut-larut.

Lonjakan angka positif Covid-19 yang menembus ratusan ribu merupakan hasil kombinasi buruknya manajemen kedaruratan pandemi yang menjadi bagian pemerintah serta ketidakberdayaan masyarakat untuk menghindari ancaman.

Di antara keduanya terbentang masalah kepercayaan dan kerja sama yang merupakan pilar penopang ketahanan terhadap bencana apapun, termasuk pandemi.

Jika faktor-faktor di atas tidak segera diperbaiki dan penularan Covid-19 di tengah masyarakat terus meningkat, kita pantas bertanya dengan penuh cemas. Sampai kapan kita akan bertahan? Akankah Indonesia akhirnya kalah melawan pandemi?

Hal penting yang mendesak kita butuhkan sekarang ialah energi baru berupa kesadaran dan perspektif yang lebih baik. Belum terlambat bagi Indonesia. Asalkan kegagalan mengendalikan pandemi selama 7 bulan ini segera direspon secara serius, cepat, dan tepat.

Siapa yang harus merespon?

Pertama dan yang utama ialah pemerintah, baik pusat dan daerah. Bagaimanapun juga harus ada yang menjadi motor penggerak. Pemerintah tak bisa lagi hanya menggunakan tameng “pandemi bisa diatasi kalau masyarakat taat dan patuh” atau “coba saja sehari jadi presiden”.

Penerimaan yang kebablasan dari tagline semacam itu telah mereduksi tanggung jawab pemimpin. Sementara masyarakat Indonesia yang berkarakter “kawula" cenderung menempatkan pemimpin sebagai patron dalam segala hal.

Kita berharap pemerintah benar-benar memetik pelajaran dari masa pandemi selama 7 bulan ini.
***
Harapan muncul setelah Presiden Jokowi dalam sidang kabinet 7 September 2020 akhirnya menyatakan bahwa aspek kesehatan akan menjadi fokus utama pemerintah dalam menangani pandemi.

“Jangan sampai urusan kesehatan ini belum tertangani dengan baik, kita sudah me-restart di bidang ekonomi”, begitu kata presiden.

Itu merupakan pernyataan paling melegakan dari presiden selama pandemi. Sebelumnya pemerintah, dalam hal ini presiden bersikukuh bahwa penyelamatan ekonomi dan kesehatan akan dilakukan secara paralel.

Ternyata realitasnya berbeda. Ekonomi-lah yang selama ini menjadi aspek utama yang diurus oleh pemerintah. Bahkan, gara-gara pertimbangan ekonomi kita menyaksikan beberapa menteri saling bantah dan anulir pernyataan. Pertimbangan ekonomi pula yang melatarbelakangi lahirnya sejumlah kebijakan dan pernyataan yang saling berseberangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Maka pernyataan presiden yang akan mengutamakan kesehatan secara tidak langsung merupakan pengakuan bahwa selama ini pemerintah telah salah menetapkan prioritas dan strategi.

Pernyataan tersebut bisa dimaknai pula bahwa pemerintah tidak berhasil menyelaraskan penyelamatan ekonomi dan kesehatan secara paralel. Lebih jauh lagi, pernyataan Presiden Jokowi juga menganulir sejumlah klaim pemerintah yang sebelumnya merasa percaya diri telah mengambil langkah yang tepat dengan tidak menerapkan pembatasan akvititas dan mobilitas secara ketat.

Haluan telah berubah. Kini pemerintah sadar bahwa harus ada yang benar-benar paling diprioritaskan secara tepat dan itu ialah kesehatan. Setelah 7 bulan akhirnya pemerintah insyaf bahwa kerugian telah bertambah besar akibat kebijakan yang kurang terukur dan kesalahan menentukan prioritas.

Selanjutnya kita sangat berharap Presiden Jokowi mewujudkan kata-kata dan komitmennya melalui pembaruan paradigma, kebijakan, dan strategi di lapangan. Jangan sampai janji untuk menempatkan masalah kesehatan sebagai fokus utama berhenti sebatas retorika.

Presiden Jokowi perlu membuktikan ucapannya. Terutama untuk memulihkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat bahwa pemerintah bisa memimpin perang melawan pandemi.

Diakui atau tidak, selama pandemi kepercayaan masyarakat pada para pemimpinnya telah merosot. Salah satu pemicunya ialah banyaknya pernyataan para pejabat, termasuk para pembantu presiden yang tidak akurat dan kurang simpatik.

Jangan salahkan masyarakat jika hal itu membuat masyarakat ragu pada komitmen dan kemampuan pemerintah dalam menangani pandemi.

Presiden Jokowi selalu mengatakan bahwa tidak ada visi dan misi menteri. Hanya ada satu, yakni visi dan misi presiden. Maka tidak salah jika kita beranggapan bahwa apa yang diucapkan dan dilakukan para pembantu presiden selama pandemi merupakan pantulan dari pemikiran dan kebijakan presiden.

Penting sekali bagi pemerintah untuk kembali mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Salah satunya dengan memperlihatkan respon cepat melalui terobosan kebijakan yang besar mengingat pandemi sudah memasuki fase lanjut.

Ketegasan menjadi kuncinya. Himbauan-himbauan sudah saatnya diganti dengan perintah-perintah yang lebih tegas. Instruksi yang hanya memuat kata-kata “dihimbau” dan “diharapkan” kini harus disampaikan sebagai “kewajiban” dan “keharusan”.

Kali ini presiden harus bisa memastikan bahwa haluan telah berubah dan ada satu kebijakan strategis yang diikuti secara penuh tanggung jawab oleh semua pembantunya, termasuk para menteri, aparat, dan kepala daerah.

Sementara para pemimpin di daerah harus menyerap pernyataan presiden sebagai awal dari perubahan besar dalam menangani pandemi.  Sikap daerah yang hanya “menunggu bantuan” harus diubah dengan sikap dan kebijakan yang proaktif.

Kepercayaan masyarakat akan sangat besar perannya dalam tahap selanjutnya, yakni meningkatkan ketahanan sekaligus mengurangi kerugian. Semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, semakin mudah masyarakat diarahkan untuk bekerja sama dan menjadi lebih berdaya.

Ancaman pandemi tidak akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi jika masyarakat memiliki keberdayaan yang baik, yakni kemampuan untuk menghindari bencana. Sebaliknya ancaman pandemi bisa membawa bencana yang lebih berbahaya dalam suatu masyarakat yang dilingkupi ketidakberdayaan.

Namun, kunci pertama dan utamanya ialah orientasi pemerintah. Kita menunggu bagaimana Presiden Jokowi bisa segera membuktikan ucapan yang disampaikannya pada 7 September lalu.

Kalau masih tanpa terobosan yang besar dan hanya berujung retorika, maka mungkin benar adanya bahwa pandemi di Indonesia telah berubah dari krisis kesehatan dan ekonomi menjadi krisis kepemimpinan.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

MILO CUBE, Cukup Dibeli Sekali Kemudian Lupakan

Alkisah, gara-gara “salah pergaulan" saya dibuat penasaran dengan Milo Cube. Akhirnya saya ikutan-ikutan membeli Milo bentuk kekinian tersebut.
Oleh karena agak sulit menemukannya di swalayan dan supermarket, saya memesannya melalui sebuah marketplace online. Di berbagai toko online Milo Cube dijual dengan harga bervariasi untuk varian isi 50 cube dan 100 cube. Varian yang berisi 100 cube yang saya beli rentang harganya Rp65.000-85.000.
Pada hari ketiga setelah memesan, Milo Cube akhirnya tiba di tangan saya. Saat membuka bungkusnya saya langsung berjumpa dengan 100 kotak mungil dengan bungkus kertas hijau bertuliskan “MILO” dan “ENERGY CUBE”. Ukurannya benar-benar kecil. Satu cube beratnya hanya 2,75 gram, sehingga totalnya 275 gram.
Tiba saatnya unboxing. Milo Cube ini berupa bubuk coklat yang dipadatkan sehingga menyerupai permen hisap. Tapi sebenarnya tak bisa disebut permen karena meski dipadatkan, agregat bubuk Milo ini mudah hancur saat terjatuh.
Dalam benak dan angan saya ter…

Ancaman Bahaya "Direct Debit" LinkAja dan KAI Access

KAI Access menerapkan “direct debit” menggunakan LinkAja untuk pembayaran tiket kereta api. Pembayaran bisa langsung dilakukan tanpa perlu memasukkan PIN LinkAja. Dianggap praktis, fitur ini justru meningkatkan risiko dan ancaman bahaya bagi penggunanya. Saya mengalaminya sendiri beberapa hari lalu.Suasana rileks yang sedang saya nikmati pada Minggu (1/9/2019) siang lenyap seketika. Mood yang saya bangun selagi membaca buku tiba-tiba dirusak oleh sebuah pemberitahuan/info dari LinkAja di layar smartphone. Isinya kurang lebih begini:
“Anda sudah bertransaksi sejumlah Rp180.000 ke KAI Lokal….”.
Dalam rasa terkejut saya segera memeriksa aplikasi LinkAja dan menemukan riwayat pembayaran yang dimaksud. Masalahnya saya tidak memesan tiket KAI tersebut.
Saya lalu beralih memeriksa arsip tiket pada akun saya di aplikasi KAI Access. Ternyata tidak ditemukan daftar tiket yang dimaksud. Oleh karena itu, siapa yang memesan tiket KAI dengan menggunakan saldo LinkAja saya dan tiket apa yang dipesan me…

"Jangkau" dan Tren Filantropi yang Tumbuh di Indonesia

Ada banyak jalan untuk mengulurkan tangan. Ada banyak cara untuk menjadi dermawan. Gairah baru filantropi memberi kesempatan bagi setiap orang untuk terlibat dalam misi kebaikan dengan berbagai cara.
Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok meluncurkan aplikasi bernama “Jangkau” pada awal Agustus 2019. Aplikasi yang dijalankan di perangkat mobile dan smartphone ini bertujuan untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan, terutama kalangan rakyat miskin dan lansia.
Jangkau mempertemukan mereka yang membutuhkan bantuan dengan orang-orang yang ingin membantu. Pada masa awal Jangkau masih terbatas mengelola sumbangan berupa barang, terutama barang kebutuhan lansia. Namun, ini hanya embrio. Artinya Jangkau akan dikembangkan lebih luas lagi.
Jangkau dan Humanisme Ahok Jangkau bersemi dari dalam penjara. Hasil pendalaman Ahok terhadap masih adanya orang-orang yang menghendaki bantuannya saat ia ditahan. Di sisi lain ia bukan siapa-siapa lagi. Bukan lagi pejabat dan tak mem…