Langsung ke konten utama

Berkat Habib, Aparat Kita Jadi Aktif, Ya Bun...

Seminggu terakhir kita disuguhi parade penegakan hukum yang jarang terjadi di Indonesia. Dari lurah sampai gubernur diperiksa polisi secara maraton selama berjam-jam.

Dua kapolda kehilangan jabatan dan jajaran di bawahnya terkena perombakan. Sejumlah pejabat ikut terseret. Sementara yang lainnya bergantian tampil di media seolah memperlihatkan keberanian.

Spanduk habib dibabat aparat (foto: kompas)

Agak luar biasa mengetahui bahwa semuanya dipicu serta diawali oleh satu orang dengan satu rentetan peristiwa yang dimulai pada 10 November dan berpusat di Petamburan. Bagaimana bisa satu orang dengan acara hajatannya sanggup memicu parade penegakkan hukum? Faktanya memang demikian.

Langkah penegakkan hukum tersebut tentu layak diapresiasi. Masyarakat mendukung upaya negara dan aparat yang kali ini memperlihatkan nyalinya di hadapan kelompok-kelompok yang memiliki passion keonaran dan merongrong keutuhan negara. Paling tidak itu memperlihatkan bahwa kita masih memiliki perangkat-perangkat penjaga dan pelindung yang berfungsi saat dibutuhkan.

Namun, layak pula sebuah pertanyaan kritis diajukan: Mengapa baru sekarang?

Bukankah dari awal pandemi kita telah memilki seribu kata-kata dalam setumpuk protokol kesehatan yang disusun mulai dari level pusat hingga kelurahan?

Bukankah sejak awal pandemi sudah ada dua maklumat Kapolri tentang penegakan ketertiban dan pelarangan kerumunan? Meski satu di antara dua maklumat itu telah dicabut, tapi fungsi penegakan aturan tetap melekat pada aparat.

Bukankah saat meluncurkan “new normal” di stasiun MRT dan di sebuah mall, Presiden mengatakan bahwa aparat akan dikerahkan lebih masif untuk menertibkan masyarakat?Bukankah sudah berulang kali kita mendengar pejabat-pejabat berpidato soal protokol kesehatan yang katanya tak boleh ditawar dan menjadi harga mati?

Ke mana semua itu? 

Lanjutkan, Pak Tentara! (dok. kompastv).

Barangkali benar penilaian bahwa Indonesia selalu juara satu dalam hal membuat aturan, tapi selalu juga berada di peringkat bawah soal implementasinya.

Buktinya selama berbulan-bulan pandemi kita berulang kali menyaksikan pelanggaran aturan oleh masyarakat maupun pejabat. Selama itu pula kita menyimak penegakkan hukum yang lemah dan tak konsisten. Seolah aturan hanya imbauan yang boleh dimaknai suka-suka.

Namun, sekarang kita menyaksikan sesuatu yang berbeda. Rasanya baru sekarang kita melihat bukti paling meyakinkan atas segala aturan selama pandemi.

Baru kali ini pula kita mendengar ancama menteri bahwa kepala daerah bisa dipecat jika lalai menegakkan protokol kesehatan di wilayahnya. Padahal, berbulan-bulan sebelumnya kita melihat yang sebaliknya. Yakni, kepala daerah yang melakukan pembiaran dan bahkan ikut terlibat dalam keramaian-keramaian.

Baru kali ini kita melihat dua kapolda sekaligus dicopot gara-gara arak-arakan massa di jalanan dan pesta hajatan. Sedangkan berbulan-bulan yang lalu kita sering menyaksikan bagaimana aparat tak cukup konsisten dalam menindak kerumunan.

Peristiwa “Pak Ganjar, Lihatlah Pesta Corona di Purbalingga Ini”, merupakan satu contoh dari sekian banyak pengabaian tanggung jawab oleh kepala daerah dan aparat terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang terpampang nyata. Lalu yang kita tahu kepala daerah dan aparatnya itu tetap aman-aman saja.

Selama ini banyak pejabat dan aparat berlindung di balik jargon “pendekatan humanis” Humanisme dijadikan dalih untuk menoleransi pelanggaran aturan yang mereka buat sendiri.

Namun, kali ini kita melihat sesuatu yang baru. Alasan “pendekatan humanis” seolah kena batunya.

Protes masyarakat dan gaung warganet di media sosial yang memprotes hibah masker dan hand sanitizer di Petamburan direspon oleh negara dan aparat. Tak butuh waktu lama bagi aparat untuk memperlihatkan fungsi mereka dalam menjaga ketentraman dan keselamatan rakyat.

Aturan-aturan yang selama ini tak bertaji dan hanya menjadi tulisan di atas kertas dengan cepat berubah menjadi bernyali. Kapolda yang dicopot serta beberapa pejabat yang dimutasi dan diperiksa polisi mungkin sedang apes. Mereka mungkin tak menyangka bahwa kali ini negara serta aparat akan lebih aktif dan reaktif.

Seolah belum cukup, tentara nasional pun ikut bergerak. Keras dan tegas siap membereskan para gerombolan pengacau dan pemecah persatuan yang memanfaatkan situasi pandemi.

Tentara turun tangan melucuti spanduk liar. Sekilas itu tindakan yang kecil, tapi memiliki dampak yang besar dan sangat nyata. Terbukti aparat di daerah-daerah lain sekarang juga ikut mencopoti spanduk-spanduk sejenis.

Aksi tentara mencopot spanduk mengandung beberapa pesan. Pertama sebagai simbolisasi bahwa TNI tetap ada dan selalu ada untuk menjaga keutuhan negara dari setiap ancaman apapun.

Kedua, sebagai bentuk dukungan kepada sesama aparat agar tidak gentar dan melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi berkedok agama dan identitas yang nyata-nyata mengancam ketenteraman dan keselamatan bersama. TNI hendak menyampaikan pesan bahwa penegakkan hukum tidak boleh tanggung-tanggung. Jika aparat yang berwenang tak sanggup tegas, biarkan TNI yang melakukannya. Ketiga, TNI secara spesifik hendak merespon ujaran kebencian terhadap TNI dan Polri yang sudah berulang kali dilontarkan oleh habib dan kelompok pendukungnya.

Menanti ketegasan yang sebenar-benarnya (dok. kompastv).

Langkah hukum yang tergelar sekarang tampaknya memberi harapan. Kepala Polisi dan Panglima Tentara unjuk ketegasan dan kekuatan. Paling tidak kita bisa melihat bahwa masih ada aturan di negeri yang bisa ditegakkan.

Semoga benar-benar menjadi angin segar yang akan membuahkan kebaikan besar. Jangan sampai sikap tegas aparat tersebut hanya respon sesaat demi menenangkan protes masyarakat. Tak boleh lagi seperti yang sudah-sudah ketika negara dan aparat berkompromi terlalu jauh dengan aksi-aksi yang mengancam keselamatan negara dan masyarakat.

Biarkan masyarakat menarik nafas lega. Layak pula kita sampaikan terima kasih kepada habib. Paling tidak kepulangan habib ada manfaatnya sedikit. Sebab berkat kepulangan habib, berkat arak-arakan massa habib, dan berkat hajatan di istana habib, aparat kembali lebih bernyali dan aturan-aturan kembali berfungsi.

Kalau kata orang sekarang: “aparatnya mulai aktif, ya Bund”
 




Komentar

Postingan populer dari blog ini

MILO CUBE, Cukup Dibeli Sekali Kemudian Lupakan

Alkisah, gara-gara “salah pergaulan" saya dibuat penasaran dengan Milo Cube. Akhirnya saya ikutan-ikutan membeli Milo bentuk kekinian tersebut.   Milo Cube (dok. pri). Oleh karena agak sulit menemukannya di swalayan dan supermarket, saya memesannya melalui sebuah marketplace online . Di berbagai toko online Milo Cube dijual dengan harga bervariasi untuk varian isi 50 cube dan 100 cube. Varian yang berisi 100 cube yang saya beli rentang harganya Rp65.000-85.000.   Pada hari ketiga setelah memesan, Milo Cube akhirnya tiba di tangan saya. Saat membuka bungkusnya saya langsung berjumpa dengan 100 kotak mungil dengan bungkus kertas hijau bertuliskan “MILO” dan “ENERGY CUBE”. Ukurannya benar-benar kecil. Satu cube beratnya hanya 2,75 gram, sehingga totalnya 275 gram.   Milo Cube yang sedang digandrungi saat ini (dok. pri). "Milo Kotak", begitu kira-kira terjemahan bebas Milo Cube (dok. pri). Tiba saatnya unboxing . Milo Cube ini berupa bubu

Purbalingga Food Center: Becek, Lembap dan Kurang Rapi

Awal Januari 2020 ada sebuah tempat baru yang diluncurkan di Purbalingga, Jawa Tengah. Namanya Purbalingga Food Center . Purbalingga Food Center (dok. pri). Saya tahu pertama kali dari berita daring yang mengabarkan pemindahan ratusan pedagang kaki lima ke "Purbalingga Food Center" pada 6 Januari 2020. Saat itu diadakan karnaval yang menjadi simbolisasi pemindahan sekitar 360 PKL penghuni Alun-alun Purbalingga, area GOR/Stadion Goentoer Darjono, trotoar Jalan Piere Tendean dan sekitarnya untuk selanjutnya disatukan di Purbalingga Food Center.   Lokasi Purbalingga Food Center ada di selatan GOR Goentoer atau tepat bersisian dengan jalan lingkar selatan GOR Goentoer. Jaraknya dari Alun-alun Purbalingga tak sampai 2 km. Pada 11 dan 12 Januari 2020 saat berada di Purbalingga, saya sempatkan untuk melihat tempat ini. Saya datang pada pagi hari meski layaknya pusat jajanan kaki lima, tempat ini pun perlu dicoba untuk dikunjungi pada malam hari.   Ar

"Bad Content is a Good AdSense", Jahatnya Para Pemburu Untung di Tengah Pandemi

Selama ini kita mengenal “hukum media” yang berbunyi “Bad News is a Good News”. Itu semacam sindiran atau ungkapan ironi tentang pola pemberitaan media masa kini yang kerap berlebihan dalam menyampaikan informasi dan berita seputar bencana. Youtube (dok. pri). Kita tahu bencana adalah kejadian buruk yang mestinya direspon dengan bersimpati, berempati, atau kalau perlu menyampaikan solusi dan bantuan yang nyata meringankan. Namun, bagi media kejadian bencana seolah menjadi kesempatan emas. Alasannya karena masyarakat kita suka dengan informasi seputar bencana. Maka setiap ada bencana atau peristiwa yang memilukan, kisah-kisahnya selalu menyedot perhatian masyarakat secara luas. Media lalu memberitakannya dengan porsi yang besar. Informasi diobral, termasuk informasi-informasi yang tak jelas ikut dilempar ke publik dengan label berita. Segala aspek dikulik dengan dalih “sudut pandang media”. Padahal hal-hal tersebut mungkin tak pantas diberitakan. Semakin parah komentator “palugada” jadi