Rizieq Shihab dan Kerukunan Beragama

Pelarian Habib Rizieq Shihab (HRS) selama lebih dari 3 tahun akan segera berakhir. Lewat kanal youtube pada Rabu (4/11/2020) HRS menyampaikan rencana kepulangannya. Ia akan meninggalkan Arab Saudi pada hari Senin pekan depan (9/11/2020) dan tiba di Indonesia keesokan harinya.

Unggahan Presiden Jokowi soal kerukunan beragama pada hari saat Rizieq Shihab mengumumkan rencana kepulangannnya (IG @jokowi).

Kabar tersebut sudah pasti disambut suka ria oleh para pendukung HRS, terutama massa Front Pembela Islam (FPI). Kembalinya HRS pun menjadi sorotan berita nasional serta perbincangan di media sosial. Terbukti nama Rizieq Shihab sempat bertengger di jajaran trending topic twitter kemarin.

Menariknya, hampir bersamaan dengan pengumuman kepulangan HRS, Presiden Jokowi mengunggah pernyataan yang boleh dianggap kurang biasa di akun media sosial resmi presiden. Dalam unggahannya itu Presiden Jokowi menyinggung soal kerukunan antarumat beragama.

Maknanya memang bisa dianggap secara normatif saja sebagai pesan kepada masyarakat untuk terus memperkuat kerukunan. Akan tetapi bisa juga lebih dalam, yakni semacam kegelisahan.

Apakah itu sesuatu yang kebetulan? Mengapa kali ini Presiden Jokowi memilih membahas kehidupan beragama? Adakah peristiwa pada hari itu atau hari-hari belakangan yang oleh presiden dianggap penting sehingga ia merasa perlu bicara soal kerukunan beragama di Indonesia?

Kesan tersebut bisa ditangkap lewat penekanan yang disampaikan presiden tentang risiko yang akan ditanggung oleh bangsa Indonesia jika masyarakat tak menjaga semangat kerukunan. Itu tampak pada kalimat “perpecahan dan egoisme akan membawa kehancuran”.

Pesan tersebut diperkuat lagi pada kalimat-kalimat berikutnya agar masyarakat Indonesia “tidak memberi ruang bagi tumbuhnya rasa saling curiga dan berkembangnya benih-benih permusuhan”. Di sini Presiden seolah hendak mengingatkan soal ancaman-ancaman laten berupa rasa curiga dan permusuhan yang benihnya selalu ada di akar rumput.

Presiden juga menyinggung peran “para penggerak kerukunan umat beragama yang dalam kesehariannya tak lelah merawat kerukunan dan toleransi”. Tentu saja para penggerak yang dimaksud bisa masyarakat biasa, tokoh masyarakat, para pemimpin, termasuk pemuka agama.

HRS mengumumkan rencana kepulangannya (youtube kompastv).

Perlu diketahui bahwa pernyataan yang disampaikan seorang presiden, baik secara langsung maupun lewat unggahan di media sosial resmi, selalu memiliki latar belakang dan konteks aktualitas tertentu. Hal itu berlaku pula pada unggahan soal kerukunan umat beragama di atas.

Memang ada sejumlah peristiwa aktual keagamaan maupun yang terkait kehidupan beragama dalam beberapa hari terakhir. Di antaranya peringatan Maulid Nabi serta tragedi di Perancis yang dipicu karikatur Nabi.

Akan tetapi peringatan Maulid Nabi telah lewat sepekan lalu. Sedangkan kejadian di Perancis telah ditanggapi secara khusus oleh Presiden Jokowi lewat konfrensi pers pada 31 Oktober 2020.

Oleh karena itu, unggahan Presiden Jokowi tentang kerukunan umat beragama yang menyinggung soal perpecahan, egoisme dan sebagainya pada 4 November kemarin memiliki konteks dan aktualitas yang berbeda. Momennya yang bersamaan dengan kabar kepulangan HRS menjadi indikasi kuat bahwa Presiden secara tersirat sedang mengaitkan antara HRS dan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Apakah itu berarti pulangnya HRS dianggap akan menghadirkan ujian atau ancaman bagi kerukunan beragama?

Mungkin terlalu serius jika menganggap seorang HRS bisa membuat seorang presiden gelisah atau membuat kerukunan beragama terkoyak.

Namun, tidak terlalu sulit juga untuk mengaitkan antara keduanya. Sebab sosok HRS memiliki jejak panjang dalam berbagai isu dan peristiwa besar yang selama ini kerap menimbulkan gesekan dan ketidaknyamanan dalam kehidupan beragama.

HRS yang dijunjung sebagai pemimpin atau imam besar FPI ini bersama sejumlah kelompok lainnya sering memainkan peran dalam sejumlah peristiwa penuh gejolak yang menempatkan agama dan politik pada simpang jalan.

Tercecer pula sejumlah jejak ujaran kebencian, provokasi, dan penghinaan yang dilontarkannya selama ini. Sasarannya mulai dari mantan presiden, presiden, hingga dasar negara Pancasila pernah dilecehkan olehnya.

Tercatat pula bagaimana sepak terjang HRS berulang kali menimbulkan regangan-regangan pada ikatan kerukunan beragama sekaligus menimbulkan luka-luka batin di kalangan penganut agama lain. Semua itu tak bisa dianggap remeh. Haru diakui luka-luka itu pun sulit sembuh dan bahkan sering dibuat menganga lagi.

Secara umum tali kerukunan beragama di Indonesia memang masih dapat diunggulkan. Namun, dalam banyak kejadian beberapa tahun terakhir tampak jelas adanya sejumlah titik simpul yang rawan dalam utas tali tersebut. Pada titik-titik itulah bangsa Indonesia berulang kali mendapat ujian.

Jika terus menerus tergesek dan tersayat, bukan tidak mungkin simpul-simpul itu akan terberai. Inilah “harga mahal” yang dimaksud oleh Presiden Jokowi.  

Sayangnya harus diakui pula bahwa negara dan pemerintah selama ini belum mampu hadir sepenuhnya dalam merawat kerukunan. Seolah diakui oleh Presiden Jokowi sendiri bahwa tugas merawat kerukunan justru dibebankan para “penggerak kerukunan”. Seringkali penyembuhan luka akibat konflik juga dilakukan oleh masyarakat sendiri.

Terkait dengan HRS, sepak terjangnya bersama kelompok-kelompok pengikutnya sering membuat pemerintah tertekan. Selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi, berulang kali kita menyaksikan sejumlah aksi dan gerakan yang dimotori oleh HRS dan para pengikutnya mampu menimbulkan gelombang kecemasan.

Sementara para “penggerak kerukunan” berjibaku merawat ikatan-ikatan antar umat beragama di akar rumput, di level tertinggi pemerintah justru tak maksimal melawan aksi-aksi intoleransi dan penghinaan yang berusaha menghancurkan kerukunan.

Bahkan, dalam beberapa kejadian pemerintah tampak terperangkap dalam sikap kompromistis yang berujung pada pembiaran-pembiaran.

Oleh karena itu, jika benar adanya kegelisahan Presiden Jokowi terkait rencana kepulangan HRS, maka sebenarnya hal tersebut pantas juga ditujukan sebagai kegelisahan terhadap peran negara dan pemerintah dalam memperteguh kerukunan di tengah ancaman yang selalu ada.

Apa yang hendak HRS perbuat sekembalinya ke Indonesia tidaklah terlalu penting untuk dipikirkan. Justru yang paling penting diharapkan ialah pemerintah mampu hadir di tengah-tengah kehidupan beragama yang berulang kali mendapat ujian.

Biarkan saja HRS pulang dan menikmati hidup di negeri yang berulang kali dicaci olehnya sendiri. Asal jangan pemerintah dan negara ini terus menerus lemah dan melakukan pembiaran terhadap gerakan-gerakan yang merongrong kerukunan beragama.

Semoga Presiden Jokowi membaca lagi apa yang diunggahnya kemarin. Sebab “upaya-upaya serupa itulah yang menyebabkan kita dapat menikmati kehidupan berbangsa yang kondusif dan harmonis”.